SD KEMALA BHAYANGKARI 9

Standar

Profil Singkat BHAYANGKARI

Bhayangkari merupakan organisasi istri Polri yang lahir atas gagasan Ny. HL. Soekanto pada tanggal 17 Agustus 1949 di Yogyakarta, dan sebagai ketua pengurus besar dijabat oleh Ny. T. Memet Tanumidjaya.

Pada tanggal 19 Oktober 1952 dilaksanakan konferensi Istri Polisi yang dihadiri oleh 27 perwakilan daerah, dimana telah diputuskan untuk bersatu dalam gerak perjuangan melalui wadah tunggal organisasi persatuan istri Polri Bhayangkari dan tanggal tersebut ditetapkan pula sebagai Hari Anak-Anak Kepolisian.

Berselang empat tahun diadakan kongres kedua pada tanggal 25 Desember 1956, telah disahkan Cupu Manik Astagina sebagai lambang Bhayangkari.

Kongres ketiga dilaksanakan tahun 1959, pada kesempatan tersebut disahkan Himne Bhayangkari gubahan RM. Sudjasmin dengan syair oleh Ny. SA. Legowo, sedangkan Mars Bhayangkari disahkan pada rapat kerja Dewan Pimpinan Bhayangkari tahun 1970 di Jakarta. Kongres kelima tahun 1963 menetapkan bahwa tanggal 19 Oktober 1952 merupakan Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari.

Pada tanggal 15 April 1964 ketiga istri angkatan dan Polri bergabung dalam satu wadah organisasi yang disebut Dharma Pertiwi, dimana pada waktu itu terpilih sebagai ketua adalah Ny. B. Soewito dari Bhayangkari, sedangkan Mars Bhayangkari disahkan pada Rapat Kerja Dewan Pimpinan Bhayangkari pada tahun 1970 di Jakarta. Sesuai kebijaksanaan pimpinan Hankam tentang organisasi ABRI fungsional menjadi fungsional, Ketua Umum Bhayangkari pertama yang secara fungsional dijabat oleh Ny. Muhammad Hasan.

Tahun 1974 pada Musyawarah Pusat Bhayangkari IX, sebutan persatuan potensi Wanita Polri Bhayangkari berubah menjadi Persatuan Istri Anggota Polri Bhayangkari dan merupakan organisasi ekstra struktural yang berada dibawah pembinaan Polri.

Dengan adanya tuntutan reformasi, guna ditegakkannya supremasi hukum dan Polri Mandiri, maka pada tanggal 25 April 2001 dengan keluarnya Kepres No. 54 tahun 2001 dimana jabatan Waka Polri ditiadakan, dan berubah menjadi Sekjen Polri kemudian pada tanggal 21 Juni 2001 keluar kembali Kepres No.77 tahun 2001 tentang diadakan kembali jabatan Waka Polri, namun tidak berjalan lama dan segalanya harus berubah, sehingga keluar pula Kepres No.97 tahun 2001 tentang pencabutan kembali struktur Jabatan Waka Polri.

Karena adanya tuntutan kepentingan tugas, dengan Kepres No. 70/2002 tanggal 10 Oktober 2002 tentang organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka diadakan lagi validasi Polri.

Mengikuti perubahan pada Polri, maka Bhayangkari harus menyesuaikan dengan merubah struktur organisasi Pengurus Pusat Bhayangkari dimana menghapus jabatan Ketua Marian Bhayangkari dan membentuk sekaligus mengangkat Wakil Ketua Umum Bhayangkari.

Validasi, likuidasi pada tubuh Polri mewarnai pula keberadaan organisasi Bhayangkari, sehingga sampai saat ini Pengurus Pusat Bhayangkari yang semula membawahi 6 Pengurus Gabungan, 26 Pengurus Daerah dan 2 Pengurus Cabang BS, menjadi membawahi
3 Pengurus Gabungan, 6 Pengurus Cabang BS, 31 Pengurus Daerah, 21 Pengurus Wilayah dan 494 Pengurus Cabang,

Disamping   itu   Bhayangkari   memiliki  yayasan  yang   bernama Yayasan Kemala Bhayangkari. Didalam usaha penggalian dana Yayasan Kemala Bhayangkari mempunyai : PT Permata Kemala Bhakti : Mengolah Ruang Pertemuan Kemala. Mengelola Wisma Puri kemala. Mengelola ruang pertemuan Astagina.
Dibidang pendidikan Yayasan Kemala Bhayangkari mengelola sekolah Bhayangkari, antara lain :
TK         :    516 buah
SD        :      27 buah
SLIP        :      19 buah
SMU        :      10 buah
SMK        :        4 buah
SLB        :        4 buah
PAUD    :      37 buah

Dibidang sosial Yayasan Kemala Bhayangkari mengelola :
PSAA (Panti sosial Asuhan Anak)    : 1 buah
Rumah Bersalin                                : 2 buah

PT Permata Kemala Bhakti
Pada tanggal 1 April 1999 Polri pisah dari ABRI berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 02 tahun 1999 dan untuk sementara dibawah MENHANKAM, maka pada tanggal 22 Juni 1999 tepatnya pada Musyawarah Nasional Dharma Pertiwi IX, pada Munas itu secara resmi Bhayangkari pisah dari organisasi induk Dharma Pertiwi.

Setelah melalui proses kemandirian Polri, maka pada tanggal 1 Juli 2000, sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 89 tahun 2000 tentang kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia berada langsung dibawah Presiden Republik Indonesia, dan Bhayangkari pun langsung dibawah pembinaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebagai organisasi besar, Bhayangkari telah memberikan tanda penghargaan kepada pemrakarsa dan pendiri Bhayangkari :
Tanggal 15 Oktober 1980, diberikan penghargaan Medali Kemala kepada ibu HL Soekanto Atmodjo, ibu Memet Tanumidjaya dan ibu Soewondo Pranoto.

Tahun 1983 diberikan tanda penghargaan Medali Melati kepada pahlawan Bhayangkari yaitu ibu Sutijah Tjasmadi, ibu Partijah Ngasiman dari Temanggung Jawa Tengah dan ibu Mathilda Batlayeri dari Kalimantan Selatan.

Pada tahun 2004 diberikan Medali Melati kepada almarhumah Ny. M Wahyudi selaku mantan Ketua Umum Bhayangkari yang tidak fungsional, dan telah memberikan darma baktinya untuk kemajuan dan perkembangan organisasi Bhayangkari.

Dimulai dari tahun 1983, pada setiap peringatan Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari, kepada anggota pengurus yang telah memberikan darma baktinya untuk Bhayangkari, telah pula diberikan penghargaan berupa Lencana bakti Triwindu, Dwiwindu, Sewindu dan penghargaan khusus berupa lencana Bhayangkari Emas.
Sejak konferensi pertama pada tanggal 19 Oktober 1952 organisasi Bhayangkari dipimpin oleh ketua baik secara fungsional maupun bukan fungsional sebagai berikut:

1.     Ny. Memet Tanumidjaya
Masa jabatan Oktober 1952 – April 1954
2.      Ny. K. Soeyono Prawiro Bismo
Masa jabatan April 1954 – Februari 1956
3.      Ny. M. Wahyoedi
Masa jabatan Februari 1956 – Januari 1961
4.      Ny. SA. Legowo
Masa jabatan Januari 1961 – Oktober 1963
5.      Ny. B. Soewito
Masa jabatan 9 Oktober 1963 – 9 Oktober 1969
6.      Ny. SA. Legowo
Masa jabatan 9 Oktober 1969 – Maret 1972
7.      Ny. Mochamad Hasan
Masa jabatan Maret 1972 – Mei 1975
8.      Ny. Widodo Budidarmo
Masa jabatan Mei 1975 – Oktober 1978
9.      Ny. P. Awaloedin Djamin
Masa jabatan Oktober 1978 – 11 Desember 1982
10.    Ny. B. Anton Soedjarwo
Masa jabatan 11 Desember 1982 – 3 Juli 1986
11.    Ny. N. Sanoesi
Masa jabatan 3 Juli 1986 – 27 Februari 1991
12.    Ny. W. Kunarto
Masa jabatan 27 Februari 1991 – 10 April 1993
13.    Ny. M. Banurusman
Masa jabatan 10 April 1993 – 13 Maret 1996
14.    Ny. Dibyo Widodo
Masa jabatan 13 Maret 1996 – 3 Juli 1998
15.    Ny. P. Roesmanhadi
Masa jabatan 3 Juli 1998 – 14 Januari 2000
16.    Dra. Ny. MD. Roesdihardjo
Masa jabatan 14 Januari 2000 – 26 September 2000
17.    Ny. S. Bimantoro
Masa jabatan 26 September 2000 – 30 Nopember 2001
18.    Ny. Hj. Da’i Bachtiar
Masa jabatan 30 Nopember 2001 – 9 Juli 2005
19.    NY. Sutanto
Masa jabatan 9 Juli 2005 – Sekarang

Langkah dan kiprah Bhayangkari dari tahun ke tahun selalu meningkatkan kemampuan dan berorganisasi yang sejalan dengan kemajuan zaman dimana langkah dan kiprah Bhayangkari selalu mencerminkan kemajuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tekad yang tulus untuk menjadi suri tauladan dan panutan bagi keluarga dan masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s